Suryadi Jaya Purnama Nilai Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sudah Bermasalah Saat Dimulai

    Suryadi Jaya Purnama Nilai Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sudah Bermasalah Saat Dimulai
    Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama

    JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengungkapkan, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang telah dimulai sejak tahun 2015, sejak kelahirannya proyek tersebut sudah bermasalah. Awalnya dua negara berminat, yaitu Jepang dan China.    

    “Saat itu Jepang berminat tapi (dalam proposalnya) meminta jaminan dari pemerintah Indonesia dalam hal pembiayaan. China tidak mensyaratkan itu, makanya pemerintah tergiur memilih China, ” papar Suryadi saat acara 'PKS Legislative Corner', yang diselenggarakan secara daring, Sabtu lalu (30/7/2022).    

    INFOPUBLIK.CO.ID
    market.biz.id INFOPUBLIK.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Bahkan Anggota DPR RI Dapil NTB II ini mengungkapkan, Pada kenyataannya, China justru meminta pertanggung jawaban pemerintah berupa jaminan biaya yang diambil dari APBN. Suryadi menilai pemerintah masih kurang pengalaman dalam menangani proyek tersebut. Lalu terdapat permasalahan karakteristik tanah dan masih diterapkan penggunaan teknologi GSM-Real Way yang sebenarnya akan usang pada tahun 2030.   

    “Penempatan stasiun (berada) di Halim sebagai kawasan pinggiran Jakarta. Tentu itu bukan lokasi strategis karena harus mengandalkan transportasi lainnya jika ingin sampai ke pusat kota, ” kata Suryadi.   

    SIBERIA.CO.ID
    market.biz.id SIBERIA.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Menurut Suryadi, pemerintah membentuk inkonsistensi kebijakan di mana proyek kereta cepat beriringan dengan pembangunan IKN yang sama-sama membutuhkan sumber daya besar.   

    “Pemerintah seharusnya punya perhitungan matang. Ini bukan (kegagalan) yang pertama. Contohnya Bandara di Sumsel tidak ada pesawat mendarat di sana. Pemerintah juga harus lebih tegas dan kuat serta bernegosiasi ulang dengan China Development Bank dalam menepati janjinya untuk tidak menggunakan dana pemerintah, ” pungkasnya. (ssb/aha) 

    HUMAS.TV
    market.biz.id HUMAS.TV
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    suryadi jaya purnama pks komisi v dpr ri
    Wirausaha

    Wirausaha

    Artikel Sebelumnya

    KPK Apresiasi Peningkatan Skor IPAK 2022

    Artikel Berikutnya

    Sufmi Dasco: Masalah Emisi Karbon Perlu...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Suferi

    Suferi verified

    Postingan Bulan ini: 8

    Postingan Tahun ini: 42

    Registered: May 4, 2021

    Suhendi

    Suhendi verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 11

    Registered: Apr 25, 2022

    Soberi

    Soberi verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 101

    Registered: Dec 8, 2021

    MUH NURCHOLIS

    MUH NURCHOLIS verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 53

    Registered: Oct 13, 2021

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    UB Lakukan Kajian Risiko Bencana di Kepulauan Anambas
    KKN-T DM Bantu UD Kopi Ledug Buat Sistem Manajemen Mutu Perusahaan
    Hadirkan TGB, ITS Ajarkan Maba tentang Moderasi Beragama 
    Klaim Pendidikan Seksual dalam Konten Media Sosial, Dosen UNAIR: Bukan Kegiatan Seksual dengan Tanggung Jawab

    Rekomendasi

    Kembangkan Potensi Desa, ITS Garap Teaching Industry Desa di Mojokerto
    Mengenal Pupuk Dasar Menanam Cabai Rawit
    Langkah Strategis Dalam Mengembangkan Kampus Kewirausahaan
    Ingin Tau Sejarah AAU ?, Museum Karbol  Dibuka Untuk Umum 
    Kapolri Hadiri Khotmil Qur'an dari Polri untuk Negeri di Ponpes Lirboyo Kediri

    Ikuti Kami