Updates.
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Rafli mengajak BUMN Pariwisata untuk mulai merintis perhotelan di kawasan Sabang, Provinsi Aceh. Menurut legislator daerah pemilihan (dapil) Aceh I itu, langkah tersebut dilakukan sebagai pemicu pembangunan di kawasan yang merupakan titik 0 kilometer Indonesia tersebut.
“Kementerian BUMN mungkin bisa membangun perhotelan sebagai pemicu supaya bergerak dan berdampak kepada lain lainnya. Kementerian BUMN sangat banyak bisa kita include dan bisa kita masukan ke Sabang, mungkin juga PUPR dan sebagainya, mungkin ini bisa dilakukan lebih serius dan continue agar kedepan Sabang bisa bergerak, " ungkap Rafli pada RDP Komisi VI DPR RI dengan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), BP Batam, KPPU dan BSN, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (26/8/2022).
Rafli berharap, nantinya antar kementerian dapat saling bersinergi untuk dapat membangun titik 0 km Indonesia yang terletak di Aceh itu. Ia menilai, sebenarnya banyak filosofi Aceh sebagai titik 0 km Indonesia sehingga berpotensi untuk dibangun lebih baik lagi. Namun sangat disayangkan anggaran BPKS hanya Rp70 miliar, dimana angka tersebut jauh jika dibandingkan dengan anggaran BP Batam yang mencapai Rp2 triliun.
“Banyak flosofi bahwa Aceh sebagai 0 km Indonesia, namun miris jika kita lihat dari anggaran BPKS yang hanya Rp70 miliar dibandingkan BP Batam mencapai Rp2 triliun. Ini sedih, harapan saya marilah kita melihat Sabang. Bagaimana sabang kedepan bisa kita perhatikan, " jelas legislator daerah pemilihan (dapil) Aceh tersebut.
Senada, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron juga mendukung pengembangan kawasan Sabang. Menurutnya ada banyak harapan masyarakat disana agar kawasan tersebut dapat dibangun lebih baik lagi demi kesejahteraan masyarakat setempat. Sehingga, meskipun anggaran BPKS bisa dibilang cukup kecil, namun, jika ada sinergi antar BUMN lain dengan membuat daya tarik misalnya membuat penginapan, transportasi yang memadai dan lain sebagainya, akan menciptakan destinasi yang lebih menjanjikan kedepannya.
"Misalkan bisa fokus aja, BPKS itu kan anggarannya Rp70 miliar, memang kecil, tapi kalau disinergikan dengan BUMN lain menurut saya dengan daya tarik tertentu, dari sekarang BPKS bisa membuat promosi yang bisa jadi daya tarik, hunian hotel dan penginapan lain sebagainya, dengan transportasi yang bisa juga dikerjasamakan dengan BUMN, akan jadi destinasi yang menjajikan ke depan, " ujar politisi Partai Demokrat itu. (bia/sf)
Densus 86 
Tony Rosyid 
