Updates.
HUKUM - Di era digital, fenomena "viralkan" telah menjadi senjata rakyat dalam melawan ketidakadilan. Ketika jalur hukum tradisional terasa lambat atau tidak memberikan keadilan yang diharapkan, media sosial muncul sebagai ruang untuk menuntut keadilan secara kolektif. Dalam masyarakat yang semakin terhubung secara digital, aksi memviralkan adalah bentuk modern dari protes publik, sebuah cara untuk menyalurkan suara yang sering kali terbungkam oleh kekuasaan dan kekayaan.
Ketika sebuah kasus ketidakadilan, baik itu korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, atau arogansi pejabat, mencuat di media sosial, respons publik menjadi tidak terelakkan. Fenomena ini menunjukkan bagaimana rakyat memanfaatkan teknologi untuk menantang struktur kekuasaan yang cenderung tidak transparan. Ketidakpuasan yang selama ini tersembunyi di balik dinding birokrasi kini mencuat dalam bentuk tagar, unggahan, dan video yang viral. Hukuman sosial yang diterima oleh pihak yang dianggap bersalah sering kali lebih berat daripada sanksi hukum formal.
Hukuman Sosial: Lebih Berat dari Ketidakadilan
Hukuman sosial melalui media sosial menciptakan dampak yang tidak dapat diabaikan. Bagi mereka yang menikmati kekuasaan atau kekayaan, reputasi adalah segalanya. Ketika tindakan mereka diviralkan dan diekspos sebagai bentuk ketidakadilan, reputasi mereka dihancurkan di depan publik. Dalam beberapa kasus, tekanan sosial yang dihasilkan dapat memaksa pihak yang bersalah untuk meminta maaf atau bahkan kehilangan posisi mereka. Fenomena ini memberikan pesan kuat bahwa di era digital, tidak ada yang benar-benar kebal dari pengawasan publik.
Namun, hukuman sosial juga memiliki konsekuensi serius. Tanpa mekanisme kontrol yang jelas, aksi memviralkan bisa berubah menjadi vigilante virtual, di mana individu atau kelompok dihukum berdasarkan opini publik semata, tanpa melalui proses verifikasi fakta yang memadai. Ketidakadilan baru dapat terjadi jika publik terlalu cepat menarik kesimpulan dan menghukum pihak yang mungkin sebenarnya tidak bersalah.
Indonesia Menghadapi Vigilante Virtual
Indonesia, dengan populasi pengguna media sosial yang besar, menghadapi tantangan besar terkait vigilante virtual. Banyak kasus di mana aksi memviralkan digunakan secara efektif untuk mengungkap skandal korupsi atau ketidakadilan. Namun, ada juga kasus di mana seseorang menjadi korban fitnah digital atau persekusi online. Dalam masyarakat yang semakin polar, media sosial dapat menjadi arena pertempuran opini yang tidak sehat, di mana kebenaran sering kali menjadi korban.
Pemerintah dan masyarakat perlu menghadapi tantangan ini dengan bijak. Di satu sisi, media sosial adalah alat yang ampuh untuk menuntut keadilan dan mendobrak arogansi kekuasaan. Di sisi lain, perlu ada edukasi literasi digital yang masif untuk memastikan bahwa aksi memviralkan dilakukan dengan bertanggung jawab. Etika digital harus menjadi fondasi dalam penggunaan media sosial agar kekuatan rakyat ini tidak berubah menjadi alat penghancur yang tidak terkendali.
Viralkan adalah bentuk perlawanan rakyat yang sah atas ketidakadilan. Dalam konteks demokrasi digital, media sosial memberikan ruang bagi masyarakat untuk berbicara, menuntut keadilan, dan mengawasi kekuasaan. Namun, kekuatan ini harus diimbangi dengan tanggung jawab dan literasi digital yang memadai. Hukuman sosial memang mampu mengguncang kesombongan kekuasaan, tetapi hanya dengan kehati-hatian, kita dapat memastikan bahwa perlawanan ini tetap adil dan tidak menciptakan ketidakadilan baru.
Jakarta, 18 Desember 2024
Hendri Kampai
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia/JNI/Akademisi
Densus 86 
Achmad Sarjono 
Prijo Atmodjo 
