Habiburokhman Minta Polda NTB Lebih Bijak Tangani Sengketa Lahan Mandalika

    Habiburokhman Minta Polda NTB Lebih Bijak Tangani Sengketa Lahan Mandalika
    Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman

    MATARAM - Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta agar Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat lebih bijak dalam menangani sengketa lahan di wilayah investasi besar seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah, NTB. Pasalnya, masyarakat kebanyakan lemah dari sisi administrasi, tetapi kuat dari sisi pembuktian yang sering kali menyebabkan masyarakat jadi kalah dalam proses sengketa.

     

    "Di daerah Mandalika ini banyak event-event besar seperti MotoGP yang mendatangkan investasi-investasi besar. Tetapi hal ini juga mendatangkan konflik di beberapa tempat terkait pembebasan lahan. Kami meminta agar Polda lebih bijak dengan keberadaan investasi. Harusnya dengan adanya event-event besar ini membawa manfaat untuk masyarakat, jangan malah merugikan, " ujar Habiburokhman saat mengikuti rapat kerja Tim Kunker Reses Komisi III DPR RI dengan Kapolda NTB dan Kepala BNNP NTB di Mataram, NTB, Kamis (21/7/2022).

     

    NAGARI.CO.ID
    market.biz.id NAGARI.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Politisi Partai Gerindra ini mengakui, masyarakat rata-rata lemah dalam konteks administrasi kepemilikan lahan dan surat-menyurat, tapi mereka kuat dalam konteks pembuktian, karena mereka sudah lintas generasi tinggal di wilayah itu.

    “Hal seperti ini harus dilihat secara bijak oleh Kapolda dan jajarannya, seperti penyelesaian perkara kasus korban begal Amaq Sinta yang sempat jadi tersangka. Pada akhirnya dengan kebijakan Pak Kapolda bisa diselesaikan dan dihentikan perkaranya. Ini suatu contoh yang bagus, karena menegakkan hukum itu bukan hanya melihat redaksi UU, tapi juga melihat konteks masalahnya dengan logika sehat dan hati nurani, ” terangnya.

    Cappuccino latte
    market.biz.id Cappuccino latte
    40% Rp 2.000
    Beli sekarang!

     

    Habiburokhman menekankan, penegakan hukum jangan hanya melihat administrasi di atas kertas saja, tapi dengan pembuktian saksi-saksi seperti keterangan kepala desa yang ada di lokasi. "Sebab kadang-kadang kalau hanya dilihat administrasi, pengembang yang besar terkadang prosesnya juga gak bener, perlu ditelusuri lebih dalam, ” tutup legislator daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta I tersebut. (jk/sf)

    INFORMAN.ID
    market.biz.id INFORMAN.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    habiburokhman gerindra komisi iii dpr ri habiburokhman
    Wirausaha

    Wirausaha

    Artikel Sebelumnya

    Aplikasi Gaji Karyawan Terbaik Talenta by...

    Artikel Berikutnya

    Junimart Girsang Pertanyakan Pembatalan...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Suferi

    Suferi verified

    Postingan Bulan ini: 9

    Postingan Tahun ini: 43

    Registered: May 4, 2021

    N. Wijanarko

    N. Wijanarko verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 7

    Registered: Oct 4, 2021

    Agung widodo

    Agung widodo verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 2

    Registered: Apr 8, 2021

    Suhendi

    Suhendi verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 11

    Registered: Apr 25, 2022

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    KKN-T DM Bantu UD Kopi Ledug Buat Sistem Manajemen Mutu Perusahaan
    UB Lakukan Kajian Risiko Bencana di Kepulauan Anambas
    Adakan Donor Darah, BEM FAPET Kolaborasi dengan BEM FKG dan PMI
    Tiga Ksatria Airlangga Sabet Juara I Lomba Debat Nasional

    Rekomendasi

    ITS Ajak Mahasiswa Bijak Dalam Bermedia Sosial
    Tak Ada Tembak Menembak, Irjen Ferdy Sambo Ditetapkan Tersangka Kasus Kematian Brigadir J
    Bantu Petani Tambak Udang, KKN ITS Rancang Aerator Berbasis Fotovoltaic
    Kukuhkan 5.893 Maba Sarjana, ITS Lahirkan Pemimpin Masa Depan
    Tingkatkan Kualitas Diri Melalui Kecerdasan Emosional

    Ikuti Kami